cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : http://dx.doi.org/10.33603/responsif
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
HUKUM RESPONSIF diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati. HUKUM RESPONSIF tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. HUKUM RESPONSIF menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2089-1911 serta e-ISSN 2723-4525.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2021)" : 6 Documents clear
ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Rizsky Richika Nessa; Endang Sutrisno; Ratu Mawar; Sudarminto Sudarminto
Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5686

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan dan bentuk tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjaga hubungan sosial dan dengan lingkungan sekitar. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kegiatan yang dilaksanakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dan mengurangi pengaruh negatif pada lingkungan dan merupakan kewajiban bersama, perusahaan besar maupun perusahaan yang masih dikategorikan Perusahaan UMKM. Pertanyaannya adalah bagaimanakah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan UMKM. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan, dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, di Perusahaan UMKM lebih termotivasi sebab jiwa sosial yang dimiliki dan hubungan baik yang terjalin antara pelaku usaha dengan lingkungan sosial sekitar secara alami terbentuk tanpa adanya sifat paksaan. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan UMKM adalah pengolahan limbah, sumbangan kegiatan masyarakat sekitar, dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran.
IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA Kingkin Nendra Fibiyanto; Mitro Subroto
Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5687

Abstract

Lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Dengan sistem pendewasaan, kemampuan organ tubuh manusia akan berkurang secara normal, yang ditandai dengan penurunan kemampuan fisik, sosial, dan mental.Sehingga narapidana lanjut usia perlu mendapatkan pelayanan khusus secara optimal mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap resiko-resiko. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya untuk menyelenggarakan pemenuhan hak bagi kelompok rentan lanjut usia khususnya narapidana dan tahanan melalui Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan mampu memberikan acuan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan khusus narapidana dan tahanan lansia.
PERAN HUKUM TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH ASIA TENGGARA Ferdin Okta Wardana; Muhammad Al Ikhwan Bintarto; Muhammad Fikri Aufa
Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5688

Abstract

Permasalahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba diwilayah asia tenggara terus mengalami peningkatan.Maka dari itu diperlukan aturan hukum guna untuk mencegah peningkatan itu,maka dari itu pada kali ini penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peredaran narkotika diwilayah asia tenggara itumeningkat,Apa saja aturan-aturan yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika diwilayah asia tenggara,Apa saja langkah langkah yang dilakukan oleh suatu negara didalam menanggulangi narkotika.Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu dengan cara menganalis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma yang ada didalam undang-undang.Tujuanya untuk mengetahui apa saja faktor faktor dan atutan serta langkah-langkah untuk menanggulangi peredaran narkotika diwilayah asia tenggara
KOMPLEKSITAS PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Ari Nurhaqi
Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5875

Abstract

Kompleksitas Penegakan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan yuridis semata, melainkan harus bersifat integral, tidak hanya sebatas budaya, tetapi juga faktor politik dan ekonomi. Konsistensi Penegakan hukum, peran serta korban dan masyarakat atas hak dan kewajibannya bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan domain privat melainkan domain publik akan memberikan jaminan atas perlindungan dan kepastian hukumnya.
BENTUK BADAN USAHA APOTEK DITINJA U DARI HUKUM PERUSAHAAN Gusti Yosi Andri; Djuariah Djuariah
Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5876

Abstract

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan, apotek, sebaga imana yang ditetapkan dalam Pera turan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Per izinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, merupakan penyelenggara usaha perdagangan eceran khusus obat di apotek. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bentuk badan usaha apotek yang sesuai dengan hukum perusahaan. Metode pendekatan yang digunakan ada lah metode penelitian hukum normatif. Berda sarkan hasil penelitian, pelaku usaha apotek dapat berupa perseorangan, dimana dalam hal ini apoteker sendiri yang mendirikan apotek atas dasar modal pribadi. Apoteker sebagai pelaku usaha perseorang an sesuai dengan bentuk badan usaha yang berna ma perusahaan dagang, dimana segala penyelenggaraan apo tek diatur dan dikelola oleh apoteker. Pelaku usaha apotek juga dapat berupa non-perseorangan, dimana dalam hal ini ada lah Pers eroan Terbatas, Yayasan, dan/atau Koperasi sebagai pemilik modal bekerjasa ma dengan apoteker sebagai tenaga ahli. Apabila pemilik modal menempatkan salah seorang untuk ikut serta da lam penyelenggaraan apotek, maka sesuai dengan bentuk badan usaha persekutuan dagang. Apabila pemilik modal tidak menempatkan salah seorang untuk ikut serta dalam penyelenggaraan apotek, maka sesuai dengan bentuk badan usaha perser oan komanditer.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMALSUAN HASIL RAPID TEST COVID-19 Faldo Nurmanto; Sanusi Sanusi
Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5877

Abstract

Rapid Test Covid-19 merupakan alat deteksi dini untuk mendeteksi apakah seseorang terpapar virus Covid-19 atau tidak. Terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab yang memalsukan surat hasil rapid test covid-19 untuk diperjualbelikan hal tersebut sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan menghalangi upaya pencegahan penularan Covid-19. permasalahannya bagaimanakah Pertimbangan hukum hakim dalam pemalsuan hasil rapid tes covid-19. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan lietratur lainnya yang berikaitan dengan pelanggaran dan sanksi dari perbuatan tersebut. Pada kasus pemalsuan surat rapid test covid-19 yang sama, hakim hanya memberikan hukuman yang ringan padahal kasus pemalsuan surat rapid test Covid-19 jelas berbahaya. Perbuatan membuat surat palsu rapid test covid-19 selain dapat dikenakan pasal 268 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat juga diperberat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Suatu putusan hakim haruslah mempertimbangkan tujuan hukum yaitu, keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Perbuatan membuat surat palsu rapid test Covid-19 jelas tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tersebarnya covid-19 yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus positif Covid-19. Aparat penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebaiknya harus lebih bijak.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue